Berita

Jakarta – Mengusung tema Peran Penting Pengembangan Usaha Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Sesuai Dengan Peraturan Kementerian PU, Perkumpulan Sahabat Kontraktor Nusantara (BATARA) sukses menggelar webinarnya pertamanya yang tersaji pada tanggal 24 Juni 2025. Pada kesempatan webinar kali ini, BATARA mengundang Prof Dr. Ir. Manlian Ronald A Simanjuntak, ST, MT, D.Min, IPU, ASEAN Eng, selaku pengurus Bidang V LPJK, sebagai Narasumber.

Selain dihadiri oleh para pengurus BATARA, webinar yang dilaksanakan secara daring ini juga banyak diikuti oleh para anggota Badan Usaha dan para Asosiasi sejenis. Tujuan BATARA mengadakan webinar ini tentunya sebagai bentuk kepedulian Asosiasi terhadap para anggota Badan Usaha guna mengedukasi ataupun mensosialisasikan betapa penting nya peran Badan Usaha dalam memajukan dunia Konstruksi di Indonesia sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam kesempatannya Ketua BATARA Bp. Ulin Nuha mengatakan,”Kami cukup senang dan bangga melihat antusiasme yang begitu besar dari para peserta webinar yang hadir. Sejatinya kegiatan ini telah dirancang dengan baik guna memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kita semua, khususnya para anggota Badan Usaha. BATARA hadir sebagai wadah para pelaku dunia jasa konstruksi dan terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan jasa konstruksi di Indonesia”.

Sementara Prof Dr. Ir. Manlian Ronald A Simanjuntak, ST, MT, D.Min, IPU, ASEAN Eng, selaku pengurus Bidang V LPJK mengatakan,”Hadirnya BATARA tentunya memberikan warna baru bagi dunia jasa konstruksi, dan saya memberikan selamat dan teruslah semangat untuk terus memberikan yang terbaik untuk para Anggota Badan Usaha. Ini baru permulaan, banyak tantangan dan rintangan yang akan di hadapi oleh BATARA kedepannya. Namun dengan semangat dan kekompakan dari para pengurus saya yakin BATARA akan terus berkembang dengan baik, saya pun berpesan berkolaborasilah dengan Asosiasi sejenis untuk dapat selalu memberikan ide-ide baru yang positif guna memberikan sosialisasi kepada Badan Usaha dan tentunya memajukan dunia konstruksi di Indonesia ini”.

Semoga dengan materi-materi yang diberikan oleh narasumber pada webinar kali ini para anggota Badan Usaha dapat menerima ilmu dan wawasan baru. Sejatinya BATARA masih akan terus membuat webinar semacam ini guna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Asosiasi, serta menjalankan tanggung jawab nya kepada anggota Badan Usaha agar Badan Usaha selalu mendaptakn informasi yang up to date terkait Peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang terbaru.

JAKARTA – Sesuai dengan UU No. 02 Tahun 2017, UU No. 06 Tahun 2021, pada tanggal 20 September 2024 Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi BATARA telah resmi tercatat dengan Nomor registrasi B0062024 sebagai Asosiasi yang dapat menjadi perpanjangan tangan terkait dengan skema dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) terhadap anggotanya.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Asosiasi BATARA hingga sampai pada akhinya LPJK melakukan pencatatan, tahapan pertama adalah Asosiasi BATARA mengajukan permohonan pencatatan melalui sistem atau aplikasi yang telah disediakan oleh pihak LPJK, lalu pihak LPJK melakukan verifikasi dan validasi berkas serta dokumen pemenuhan persyaratannya, Langkah selanjutnya adalah LPJK melakukan audiensi terhadap seluruh Dewan Pengurus Harian Asosiasi BATARA, dan setelah semuanya dinilai memenuhi persyaratan LPJK secara resmi memberikan pencatatan terhadap Asosiasi Badan Usaha BATARA.

Tidak hanya sampai disini saja, setelah berhasil tercatat oleh LPJK, Dewan Pengurus Asosiasi BATARA akan melakukan agenda Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB), dan menggelar berbagai macam kegiatan yang dapat mendukung pemenuhan hingga pada akhirnya Asosiasi BATARA dapat Terakreditasi.

Dalam kesempatannya Sekretaris Jendral Asosiasi BATARA Shania Nur Armodo Putri mengatakan,”Dengan tercatatnya Asosiasi BATARA oleh LPJK, kami berharap dapat menjadi wadah bagi seluruh masyarakat jasa konstruksi baik Badan Usaha ataupun tenaga ahli dalam hal pengembangan pada sektor jasa konstruksi. Kami tidak hanya puas sampai disini saja, Asosiasi BATARA bertekad untuk terus berkembang dan berupaya untuk dapat Terakreditasi dikemudian hari”.

Setelah resmi tercatat, maka Asosiasi BATARA dapat mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang sudah terintegrasi oleh LPJK. Asosiasi BATARA ini dibentuk pada tanggal 12 Desember 2023, dengan tujuan menciptakan peluang usaha dengan basis etika professional dan memiliki keunggulan kompetensi dalam masyarakat usaha jasa konstruksi.

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp2,37 Triliun dari pagu awal Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp147,37 Triliun menjadi Rp149,74 Triliun. Besaran anggaran tersebut diprioritaskan pada program nasional sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 'Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2024 Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (Multi Years Contract), mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR), dan pembangunan infrastruktur sesuai Direktif Presiden.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, fokus program tahun 2024 yakni menuntaskan seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024, kecuali beberapa paket kegiatan pembangunan infrastruktur Multiyears Contract yang baru dimulai di Oktober 2023 seperti pembangunan Bendungan Cibeet, Cijuray, Karangnongko, Pelosika, Cabean, dan Jalan Lingkar Nias," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (1/4/2024). 

Menteri Basuki mengatakan pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp48,84 triliun antara lain untuk melanjutkan  pembangunan 28 bendungan terdiri dari 2 bendungan baru (Bendungan Pelosika di Sulawesi Utara dan Kedunglanggar di Jawa Tengah), 7 sudah konstruksi, dan 17 bendungan akan selesai. 

Selain itu, Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 33.334 hektare dan peningkatan irigasi seluas 184.103 hektare. Kemudian pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 152,69 km, pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,9 m3/detik, dan pembangunan 24 embung antara lain Embung Tukad Unda (Bali), Embung KIPP-IKN (Kaltim) dan Embung Pulau Hiri (Maluku Utara).

Selanjutnya kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp56,56 triliun antara lain untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 50,8 km, pembangunan jalan sepanjang 301,75 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpas/terowongan sepanjang 2.477 meter, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5,45 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, revitalisasi drainase dan jembatan gantung serta padat karya, dan dukungan Jalan dan Jembatan DPSP Borobudur (12,37 km). 

Pada TA 2024, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur permukiman sebesar Rp33,05 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 3.105 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.463 Sambungan Rumah, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 15.550 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 114.310 KK.

Kemudian pengembangan bangunan gedung fasilitas publik seluas 37.880 m2, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 485 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 23 unit, rehabilitasi dan renovasi pasar sebanyak 25 pasar, dan pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 30 unit. 

Selanjutnya anggaran bidang perumahan sebesar Rp9,26 triliun dengan kegiatan prioritas Pembangunan Rumah Susun sebanyak 578 Unit (8 Tower), Rusun MYC 2023-2024 sebanyak 2.316 Unit (56 Tower) serta Lanjutan Pembangunan Rusun ASN, TNI, dan Polri di IKN sebanyak 2.585 Unit (47 Tower). Terdapat juga Lanjutan Pembangunan Rumah Khusus seperti Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN sebanyak 36 Unit dan Rumah Khusus pasca bencana dan konflik sosial di Lebak(Banten) & Pulau Haruku (Maluku) sebanyak 553 Unit.

Pembangunan Rumah Swadaya skema BSPS melalui Program Padat Karya sebanyak 55.046 unit, dan Pembangunan PSU sebanyak 17.776 unit untuk perumahan MBR.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan pola Padat Karya Tunai (PKT) tahun 2024 tetap dialokasikan dengan besaran yang signifikan. (Jay)